ANALISIS KASUS KORUPSI SUAP SUTAN BHATOEGANA

Tugas    : Sosiologi Hukum

KRONOLOGIS PERISTIWA

Pada 28 Mei 2013, sebelum ada rapat antara Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR. Dia pun mengaku sempat dimarahi Waryono karena uang tersebut belum disediakan. “Pak Waryono bertanya, apakah bisa disiapkan dana untuk DPR. Saya kaget. Saya jawab, wah kalau itu saya tidak sanggup.

Beliau marah, saya diminta hubungi sana, hubungi sini, telepon sana telepon sini. Saya bilang, saya tidak bisa Pak, saya tidak punya kapasitas itu. Lalu saya diperintah untuk menelpon SKK Migas,” beber Didi menceriterakan kronologi percakapannya dengan Waryono.

Akhirnya, Didi menelpon Tenaga Ahli Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Hardiono. Lewat sambungan telepon, Hardiono mengatakan, uang sedang disiapkan dan Didi pun menyerahkan telepon itu ke Waryono.

 “Setelah selesai menelpon, Pak Sekjen menghampiri dan meminta saya tunggu saja disitu, nanti ada dari SKK.” Katanya.

Menurut Didi, tidak lama kemudian, Hardiono datang ke ruang rapat kecil di kantor Waryono Karno dan menaruh bungkusan warna cokelat di meja.

“Tidak berapa lama, Pak Sekjen bilang, buka itu. Saya nervous. Saya jawab, tupoksi saya bukan begini Pak. Dia marah. Akhirnya kita buka itu dan hitung. Ketemu jumlahnya, tapi saya tidak ingat. Terus Pak Sekjen nulis ke papan kertas mengenai pembagian tahap I.” terang Didi.

Lebih lanjut Didi mengatakan, seluruh duit itu berjumlah 140 ribu dolar AS, yang kemudian dipecah untuk empat pimpinan Komisi VII masing-masing 7500 dolar, anggota 43 orang masing-masing 2500 dolar dan untuk secretariat 2500 dolar. Uang kemudian dimasukkan ke dalam amplop putih dengan kode di bagian pojok kanan atas huruf ‘A’ antinya anggota, ‘P’ artinya pimpinan dan ‘S’ artinya secretariat.

“Setelah selesai semua, kita taruh di paper bag dan lapor pak Sekjen. Pak Sekjen minta agar diserahkan ke orang dekat pak Sutan.” Kata Didi. Selanjutnya Didi menelpon Iryanto Muchyi yang saat itu Tenaga Ahli Sutan Bhatoegana. Didi menyampaikan bahwa ada titipan uang dari Waryono untuk Sutan. “Setelah menyerahkan uang, saya lapor ke Pak Waryono bahwa titipan sudah dikasih ke orang Pak Sutan. Ada tanda terimanya. Itu yang terjadi pada 28 Mei.” Papar Didi.

Hal senada disampaikan Iryanto, yang juga dihadirkan sebagai saksi. Dia mengaku mengambil titipan berupa paper bag dari Didi. “Didi bilang ada titipan untuk ketua, kemudian saya dibawa ke salah satu ruangan. Ada tanda terima, saya tanda tangan.” Terang Iryanto. Setelah menerima paper bag pada 28 Mei 2013, Iryanto bersama anaknya, Agus Sumarta langsung menuju ke DPR. Titipan diserahkan ke M Iqbal, staf pribadi Sutan. “Karena Pak Sutan sedang rapat.” Kata Iryanto.

Iqbal ikut naik ke mobil yang dikemudikan Agus Sumarta. Dalam mobil, Iryanto meminta agar titipan diserahkan ke Sutan. Setelah itu, Iryanto menghubungi Sutan soal titipan ini. “Saya sampaikan ada titipan sama Iqbal,” katanya. Sutan hanya menanggapi singkat. “Iya.” Cerita Iryanto. Iqbal dalam sidang Senin (11/5) juga mengaku menerima paper bag berisi duit. Iqbal bahkan menyebut duit dalam amplop itu dibagikan Sutan ke anggota dewan setelah dua atau tiga hari penerimaan paper bag.

Subjek Hukum

Sutan Bhatoegana

Objek Hukum

Tindakan Korupsi Gratifikasi, pemberian uang senilai 140 rb dollar dari sekjen Kementerian ESDM dan 200 rb dollar dari kepala skk migas.

Hukum Yang Mendasari

Atas perbuatannya, Sutan dijerat Pasal 12 huruf a jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 65 ayat 1 KUH Pidana.

REALITA

Mantan Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana divonis hukuman 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sutan dianggap terbukti menerima pemberian uang terkait pembahasan APBN Perubahan 2013 dan penerimaan gratifikasi. Menyatakan terdakwa Sutan Bhatoegana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan kesatu primer dan dakwaan kedua lebih subsider.

MAKNA

Hukum berlaku efektif untuk pelaku tindak pidana korupsi, karena setiap pelaku korupsi terkadang tidak takut akan ancaman pidana maupun denda yang diterapkan pada penindakan oleh pengadilan. Upaya itu sering disalahgunakan oleh para pelaku untuk memperkaya dirinya maupun keluarganya. Pada vonis yang dijatuhkan hakim itu akan membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, itu karena ancaman yang dijatuhkan sangat lama dan membayar denda cukup banyak. Ancaman itu akan sangat menakutkan bagi pelaku korupsi lainnya.