PRINCESS MANDALIKA STORY FROM NUSA TENGGARA BARAT

Cerita rakyat from Nusa Tenggara Barat Princess Mandalika Once upon a time, there was a kingdom in Lombok Island that was ruled by a king named Raja Tonjang Beru. He was a wise king. He had a queen named Dewi Seranting. He also had a beautiful daughter named Princess Mandalika. It is said that princess Mandalika was the prettiest girl in the whole island. Everybody knew about Princess Mandalika’s beauty and kindness, even the people from other kingdom around the island. Princes from all over the place wanted to marry her. One by one, they came to propose her. Princess Mandalika was a kind girl. She hated to make people sad. So, when those princes came to propose her, she was very confused. She could not decide, and she didn’t want to make them sad. She also didn’t want to cause a war to happen because of her. To solve the problem, Raja Tonjang Beru then held a competition in Seger Kuta beach. He asked all the princes to take part in archery competition. The rule was simple; whoever shot the target perfectly will be accepted as Princess Mandalika’s future husband. One by one, all participants tried their best. After some time, there was no winner. All the participants were great in archery. Because there was no a winner, all the participants started to argue. They claimed to be the best. The argument was getting hotter. Finally, they all were fighting. Soon, the fighting got bigger. It was like a war, because all the princes brought their soldiers in the archery competition. Princess Mandalika was really worried. She did not want the war to get bigger and hurt many people. Finally, she had an idea. "Everybody, listen up! I know you all love me and want me to be your wife. But I don't want you to fight because of me. And I don't want you to be sad either. I want you all to have me, but not as your wife. I want to be someone that everybody can have," said Princess Mandalika. Raja Tonjang Beru and all other people in the beach did not understand what she meant. The king then came to her. But suddenly, Princess Mandalika jumped to the sea. She disappeared in the big waves. Everybody was surprised. It was chaos on the beach. All the princes tried to swim to find the princess, but they found nothing. After several hours trying to search the princess, suddenly they found a lot of colorful sea worms on the beach. Raja Tonjang Beru then realized that his daughter had returned as sea worms. The worms were then called nyale. Until now, people in Lombok always try to catch nyale. Nyale is very delicious and that is why a lot of people come to Lombok to catch it. However, they can only find it once a year, in February or March. The tradition to catch the sea worms is called Bau Nyale.***

ANALISIS PUTUSAN MK KONSTITUSIONAL DAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT

PUTUSAN MK YANG KONSTITUSIONAL BERSYARAT

Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 dalam perkaa Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon :  Pemohon I DPD dengan surat kuasa khusus.

Pemohon II para anggota DPD

Pertimbangannya bahwa syarat non-Parpol bagi calon anggota DPD bukan merupakan norma konstitusi yang implisit melekat pada Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.” Kandungan norma yang tercantum dalam Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 adalah bahwa untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD, perseorangan harus ‘mencalonkan’ dirinya sendiri sebagai peserta Pemilu, bukan dicalonkan oleh Parpol. Hal itu berbeda dengan calon anggota DPR, perseorangan yang ingin menjadi anggota DPR harus dicalonkan oleh Parpol yang merupakan peserta pemilu.

         ketiadaan norma konstitusi yang bersifat implisit melekat dalam suatu pasal konstitusi, in casu syarat domisili di provinsi yang diwakilinya bagi calon anggota DPD, implisit melekat pada Pasal 22C ayat (1) dan (2) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa apabila mengacu kepada Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK, memang tidak mungkin untuk diajukan permohonan pengujian. Karena, permohonan yang demikian akan dianggap kabur (obscuur libel), tidak jelas, yang berakibat permohonan tidak dapat diterima sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) UU MK. Namun demikian, Mahkamah dapat juga menyatakan bahwa suatu pasal, ayat, dan/atau bagian undang-undang yang tidak memuat suatu norma konstitusi yang implisit melekat pada suatu pasal konstitusi yang seharusnya diderivasi secara eksplisit dalam rumusan pasal, ayat, dan/atau bagian undang-undang, oleh Mahkamah dapat dinyatakan sebagai “konstitusional bersyarat” (conditionally constitutional) atau “inkonstitusional bersyarat” (conditionally unconstitutional);

PUTUSAN MK YANG INKONSTITUSIONAL BERSYARAT

Putusan Nomor 40/PUU-X/2012 dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon : H. Hamdani Prayogo

Pertimbangannya bahwa penghapusan pekerjaan tukang gigi dengan alasan karena pekerjaan tersebut berisiko sehingga hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang berkompetan sebagaimana keterangan Pemerintah, menurut Mahkamah hal tersebut bukan merupakan penyelesaian yang tepat, karena selain keberadaan pekerjaan tukang gigi telah lebih dahulu ada sebelum adanya kedokteran gigi di Indonesia, keberadaan tukang gigi dapat menjadi alternatif lain bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi yang terjangkau. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran karena pemerintah hingga saat ini belum dapat menyediakan pelayanan gigi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Penyimpangan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh tukang gigi ataupun juga karena terbatasnya kemampuan yang dimiliki oleh tukang gigi dalam menjalankan pekerjaannya dapat diselesaikan melalui pembinaan, perizinan, dan pengawasan. Pembinaan dimaksudkan agar tukang gigi mempunyai pengetahuan dasar ilmu kedokteran gigi sehingga dapat menjalankan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang dilakukan Pemerintah terhadap dukun beranak yang membantu kelahiran.

ANALISIS PEMBATALAN PERKAWINAN JESSICA ISKANDAR DAN LUDWIG FRANZ WILLIBALD

Nama               : Faizal Imam Dharmawan

NIM                 : E1A013016

Kelas                : B

Mata Kuliah     : HKP

ANALISIS KASUS PEMBATALAN PERKAWINAN

LUDWIG FRANZ WILLIBALD DAN JESSICA ISKANDAR

Beberapa hari belakangan, dunia infotainment Indonesia kembali gempar dengan berita mengenai gugatan pembatalan pernikahan dari seseorang dengan nama Ludwig yang diduga sebagai suami presenter Jessica Iskandar. Tentu saja hal itu cukup mengejutkan, mengingat pernikahan Ludwig dan Jessica diketahui belum genap berjalan satu tahun.

Kini kabar tersebut nampaknya mulai menunjukkan kejelasan dimana pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta juga sudah mengakui bahwa mereka sempat terkecoh dengan surat bodong yang menyatakan bahwa Jessica dan Ludwig telah menikah di Gereja Yesus Sejati pada bulan Desember 2013. Atas surat tersebut, pihak Disdukcapil DKI mengeluarkan akta nikah untuk Jessica Iskandar.

Berikut kronologi kasus Jessica Iskandar.

1.      Henry yang tak lain adalah kakak Jessica mendatangi Disdukcapil DKI dengan membawa persyaratan untuk pencatatan perkawinan secara sipil pada tanggal 17 Desember 2013.

2.      Selain surat pengantar pernikahan dari kelurahan, Herny juga membawa surat pemberkatan dari Gereja Yesus Sejati di Jl. Samahudi, Jakarta Pusat. Dari surat tersebut, terdapat keterangan bahwa Jessica dan Ludwig telah menjalani pemberkatan pada 11 Desember 2013.

3.      Pengajuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan verifikasi formal oleh pihak Disdukcapil. Kemudian diumumkan pada 19 Desember 2013, bahwa Jessica dan Ludwig akan menjalani pencatatan pernikahan di Dinas Catatan Sipil Jakarta Selatan.

4.      Di kawasan Epicentrum, Kuning, Jakarta Selatan tepatnya di ruangan khusus di kantor ANTV, pencatatan dilakukan pada 8 Januari 2014. Sebelumnya, pihak terkait memastikan tak ada pihak yang keberatan dengan pencatatan tersebut.

5.      Saat pencatatan, ternyata Ludwig juga ikut hadir. Kemudian, dilengkapi dengan dua saksi. Salah satunya adalah Henry, kakak kandung Jessica.

6.      Beberapa saat setelah pencatatan tersebut, diketahui Jessica menghilang dan menetap di California, Amerika Serikat. Kemudian, Jessica juga dikabarkan melahirkan seorang anak.

7.      Pada 2 Juni 2014, pihak Gereja Yesus Sejati mengirimkan surat kepada Disdukcapil bahwa gereja tidak pernah melakukan pemberkatan terhadap Jessica dan Ludwig. Nama pendeta yaitu Simone Jonathan juga dinyatakan fiktif.

8.      Kemudian pada 13 Oktober 2014, Ludwig mengajukan gugatan pembatalan pernikahan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena merasa tidak pernah menikah dengan Jessica.

Bagaimana bila perkawinan dapat dibatalkan ?  yaitu harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

1.      Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum

(Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974).

2.      Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974). Identitas palsu misalnya tentang status, usia atau agama.

3.      Suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya (Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974).

4.      Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974).

Kemudian akibat dari pembatalan perkawinan itu sendiri, ada beberapa hal yang tidak berlaku surut atas putusan pengadilan mengenai batalnya suatu perkawinan seperti yang dibahas dalam UU No.1/1974 pasal 28 ayat (2) sebagai berikut :

a.       Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

b.      Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain.

c.       Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Apabila dianalisis dari syarat tersebut, telah memenuhi unsur unsur tersebut. Maka penulis menganalisis dari peraturan khusus yaitu Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 Tentang Administrasi Kependudukan. Dimana dalam kasus ini sedikitnya telah melanggar beberapa pasal dari PP tersebut.

1.      Dianggap objek gugatan bertentangan dengan pasal 81 peraturan pemerintahan no.37 tahun 2007 tentang administrasi kependudukan karena ‘perkawinan’ tidak dilaksanakan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan.

2.      Objek gugatan bertentangan dengan pasal 82 ayat (1) huruf A Peraturan pemerintah No.37 tahun 2007 karena tidak didasarkan pada surat perkawinan dari pemuka penghayat kepercayaan yang sah.

Penulis menyampaikan itu karena dalam kronologi, pihak gereja tidak merasa telah melakukan pemberkatan terhadap perkawinan itu dan ternyata pendeta yang telah di klaim oleh Jessica Iskandar melakukan pemberkatan itu adalah ternyata fiktif, tidak ada daftar pendeta yang tercatat dalam gereja itu.

Dalam hal ini mengapa proses pembatalan perkawinan yang dilakukan selaku kuasa hukum Ludwig bukan di Pengadilan Negeri tetapi di Pengadilan Tata Usaha Negara ? Itu karena yang diinginkan selaku penggugat bukan hanya membatalkan perkawinan saja tetapi ingin membatalkan akta yang dibuat Dinas Dukcapil DKI Jakarta.

Itulah mungkin analisis yang bisa saya telisik tentang pembatalan perkawinan dan sampai saat ini masih dilakukan proses gugatan oleh pihak penggugat yaitu Ludwig Franz Willibald, suami Jessica Iskandar.