ANALISIS KASUS KORUPSI SUAP SUTAN BHATOEGANA

Tugas    : Sosiologi Hukum

KRONOLOGIS PERISTIWA

Pada 28 Mei 2013, sebelum ada rapat antara Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR. Dia pun mengaku sempat dimarahi Waryono karena uang tersebut belum disediakan. “Pak Waryono bertanya, apakah bisa disiapkan dana untuk DPR. Saya kaget. Saya jawab, wah kalau itu saya tidak sanggup.

Beliau marah, saya diminta hubungi sana, hubungi sini, telepon sana telepon sini. Saya bilang, saya tidak bisa Pak, saya tidak punya kapasitas itu. Lalu saya diperintah untuk menelpon SKK Migas,” beber Didi menceriterakan kronologi percakapannya dengan Waryono.

Akhirnya, Didi menelpon Tenaga Ahli Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Hardiono. Lewat sambungan telepon, Hardiono mengatakan, uang sedang disiapkan dan Didi pun menyerahkan telepon itu ke Waryono.

 “Setelah selesai menelpon, Pak Sekjen menghampiri dan meminta saya tunggu saja disitu, nanti ada dari SKK.” Katanya.

Menurut Didi, tidak lama kemudian, Hardiono datang ke ruang rapat kecil di kantor Waryono Karno dan menaruh bungkusan warna cokelat di meja.

“Tidak berapa lama, Pak Sekjen bilang, buka itu. Saya nervous. Saya jawab, tupoksi saya bukan begini Pak. Dia marah. Akhirnya kita buka itu dan hitung. Ketemu jumlahnya, tapi saya tidak ingat. Terus Pak Sekjen nulis ke papan kertas mengenai pembagian tahap I.” terang Didi.

Lebih lanjut Didi mengatakan, seluruh duit itu berjumlah 140 ribu dolar AS, yang kemudian dipecah untuk empat pimpinan Komisi VII masing-masing 7500 dolar, anggota 43 orang masing-masing 2500 dolar dan untuk secretariat 2500 dolar. Uang kemudian dimasukkan ke dalam amplop putih dengan kode di bagian pojok kanan atas huruf ‘A’ antinya anggota, ‘P’ artinya pimpinan dan ‘S’ artinya secretariat.

“Setelah selesai semua, kita taruh di paper bag dan lapor pak Sekjen. Pak Sekjen minta agar diserahkan ke orang dekat pak Sutan.” Kata Didi. Selanjutnya Didi menelpon Iryanto Muchyi yang saat itu Tenaga Ahli Sutan Bhatoegana. Didi menyampaikan bahwa ada titipan uang dari Waryono untuk Sutan. “Setelah menyerahkan uang, saya lapor ke Pak Waryono bahwa titipan sudah dikasih ke orang Pak Sutan. Ada tanda terimanya. Itu yang terjadi pada 28 Mei.” Papar Didi.

Hal senada disampaikan Iryanto, yang juga dihadirkan sebagai saksi. Dia mengaku mengambil titipan berupa paper bag dari Didi. “Didi bilang ada titipan untuk ketua, kemudian saya dibawa ke salah satu ruangan. Ada tanda terima, saya tanda tangan.” Terang Iryanto. Setelah menerima paper bag pada 28 Mei 2013, Iryanto bersama anaknya, Agus Sumarta langsung menuju ke DPR. Titipan diserahkan ke M Iqbal, staf pribadi Sutan. “Karena Pak Sutan sedang rapat.” Kata Iryanto.

Iqbal ikut naik ke mobil yang dikemudikan Agus Sumarta. Dalam mobil, Iryanto meminta agar titipan diserahkan ke Sutan. Setelah itu, Iryanto menghubungi Sutan soal titipan ini. “Saya sampaikan ada titipan sama Iqbal,” katanya. Sutan hanya menanggapi singkat. “Iya.” Cerita Iryanto. Iqbal dalam sidang Senin (11/5) juga mengaku menerima paper bag berisi duit. Iqbal bahkan menyebut duit dalam amplop itu dibagikan Sutan ke anggota dewan setelah dua atau tiga hari penerimaan paper bag.

Subjek Hukum

Sutan Bhatoegana

Objek Hukum

Tindakan Korupsi Gratifikasi, pemberian uang senilai 140 rb dollar dari sekjen Kementerian ESDM dan 200 rb dollar dari kepala skk migas.

Hukum Yang Mendasari

Atas perbuatannya, Sutan dijerat Pasal 12 huruf a jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 65 ayat 1 KUH Pidana.

REALITA

Mantan Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana divonis hukuman 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sutan dianggap terbukti menerima pemberian uang terkait pembahasan APBN Perubahan 2013 dan penerimaan gratifikasi. Menyatakan terdakwa Sutan Bhatoegana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan kesatu primer dan dakwaan kedua lebih subsider.

MAKNA

Hukum berlaku efektif untuk pelaku tindak pidana korupsi, karena setiap pelaku korupsi terkadang tidak takut akan ancaman pidana maupun denda yang diterapkan pada penindakan oleh pengadilan. Upaya itu sering disalahgunakan oleh para pelaku untuk memperkaya dirinya maupun keluarganya. Pada vonis yang dijatuhkan hakim itu akan membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, itu karena ancaman yang dijatuhkan sangat lama dan membayar denda cukup banyak. Ancaman itu akan sangat menakutkan bagi pelaku korupsi lainnya.

ANALISIS PUTUSAN MK KONSTITUSIONAL DAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT

PUTUSAN MK YANG KONSTITUSIONAL BERSYARAT

Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 dalam perkaa Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon :  Pemohon I DPD dengan surat kuasa khusus.

Pemohon II para anggota DPD

Pertimbangannya bahwa syarat non-Parpol bagi calon anggota DPD bukan merupakan norma konstitusi yang implisit melekat pada Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.” Kandungan norma yang tercantum dalam Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 adalah bahwa untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD, perseorangan harus ‘mencalonkan’ dirinya sendiri sebagai peserta Pemilu, bukan dicalonkan oleh Parpol. Hal itu berbeda dengan calon anggota DPR, perseorangan yang ingin menjadi anggota DPR harus dicalonkan oleh Parpol yang merupakan peserta pemilu.

         ketiadaan norma konstitusi yang bersifat implisit melekat dalam suatu pasal konstitusi, in casu syarat domisili di provinsi yang diwakilinya bagi calon anggota DPD, implisit melekat pada Pasal 22C ayat (1) dan (2) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa apabila mengacu kepada Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK, memang tidak mungkin untuk diajukan permohonan pengujian. Karena, permohonan yang demikian akan dianggap kabur (obscuur libel), tidak jelas, yang berakibat permohonan tidak dapat diterima sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) UU MK. Namun demikian, Mahkamah dapat juga menyatakan bahwa suatu pasal, ayat, dan/atau bagian undang-undang yang tidak memuat suatu norma konstitusi yang implisit melekat pada suatu pasal konstitusi yang seharusnya diderivasi secara eksplisit dalam rumusan pasal, ayat, dan/atau bagian undang-undang, oleh Mahkamah dapat dinyatakan sebagai “konstitusional bersyarat” (conditionally constitutional) atau “inkonstitusional bersyarat” (conditionally unconstitutional);

PUTUSAN MK YANG INKONSTITUSIONAL BERSYARAT

Putusan Nomor 40/PUU-X/2012 dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon : H. Hamdani Prayogo

Pertimbangannya bahwa penghapusan pekerjaan tukang gigi dengan alasan karena pekerjaan tersebut berisiko sehingga hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang berkompetan sebagaimana keterangan Pemerintah, menurut Mahkamah hal tersebut bukan merupakan penyelesaian yang tepat, karena selain keberadaan pekerjaan tukang gigi telah lebih dahulu ada sebelum adanya kedokteran gigi di Indonesia, keberadaan tukang gigi dapat menjadi alternatif lain bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi yang terjangkau. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran karena pemerintah hingga saat ini belum dapat menyediakan pelayanan gigi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Penyimpangan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh tukang gigi ataupun juga karena terbatasnya kemampuan yang dimiliki oleh tukang gigi dalam menjalankan pekerjaannya dapat diselesaikan melalui pembinaan, perizinan, dan pengawasan. Pembinaan dimaksudkan agar tukang gigi mempunyai pengetahuan dasar ilmu kedokteran gigi sehingga dapat menjalankan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang dilakukan Pemerintah terhadap dukun beranak yang membantu kelahiran.