MAKALAH PERJANJIAN BAGI HASIL

PERJANJIAN BAGI HASIL

TUGAS HUKUM AGRARIA

                                   

NAMA  :  FAIZAL IMAM DHARMAWAN

NIM      :  E1A013016

KELAS  :  B           

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masalah pertanahan merupakan masalah yang kompleks. Tidak berjalannya program landreform yang mengatur tentang penetapan luas pemilikan tanah mengakibatkan terjadinya penumpukan luas pemilikan lahan pada satu pihak tertentu, akibatnya ada masyarakat atau pihak lain yang sama sekali tidak memiliki tanah. Meningkatnya kebutuhan akan tanah yang tidak diimbangi oleh penyediaan lahan pertanian yang memadai telah menjadikan sewa tanah pertanian merupakan salah satu alternatif oleh masyarakat untuk menguasai suatu lahan olahan. Hal ini terjadi karena disatu sisi ada masyarakat yang menguasasi tanah dalam jumlah tertentu namun tidak dapat mengolah atau mengusahakannya sendiri secara aktif sehingga tanah menjadi tak produktif, maka disewakanlah tanah itu kepada pihak lain.

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan dasar filosofis terbentuknya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No.5/1960. UUPA berdasar pada hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara (Pasal 3 dan 5 UUPA). Tanah merupakan aset negara yang sangat penting. Sejumlah hak-hak yang berhubungan dengan tanah telah diatur dalam UUPA.

Hak-hak atas tanah memungkinkan terjadinya pemerasan orang atau golongan satu oleh orang atau golongan lain tidak boleh ada dalam Hukum Tanah Nasional. Bahwa pada asasnya tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan sendiri secara aktif oleh yang mempunyai tanah (Pasal 10 UUPA). Dalam penjelasan Pasal 10 dijelaskan bahwa mengusahakan sendiri secara aktif tidak berarti harus mengerjakannya sendiri namun bisa pula dengan menyewakannya kepada orang lain.

Umumnya praktek sewa menyewa tanah pertanian pelaksanaannya didasarkan pada hukum adat masing-masing. Hubungan antara penyewa dan pemberi sewa lebih banyak didasarkan pada adanya rasa saling percaya dan kejujuran antara keduanya, jadi tidak melalui suatu proses formal untuk terjadinya suatu perjanjian sewa menyewa tanah pertanian. Sifat sementara yang diberikan oleh UUPA pada hak sewa tanah pertanian dikaitkan pada prinsip tanah untuk penggarap (petani), sebab penyewaan tanah pertanian ini mengandung unsur pemerasan. Oleh karena itu pada saatnya hak sewa tanah pertanian akan dihapuskan melalui   suatu   undang-undang,   akan   tetapi   undang-undang   yang   dimaksud hingga 42 tahun usia UUPA belum juga ada, sehingga meskipun bersifat sementara hak sewa tanah pertanian ini tetap diakui eksistensinya.

BAB II

A.  Rumusan masalah

1.      Apa yang dimaksud perjanjian bagi hasil  ?

2.      Apa penjelasan dan ketentuan perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun
       1960  ?

3.      Apa tujuan dibuatnya aturan mengenai Perjanjian Bagi Hasil ?

BAB III

PEMBAHASAN

A.  Definisi Perjanjian Bagi hasil

Perjanjian bagi hasil secara umum dapat diartikan sebagai suatu perjanjian di mana seseorang pemilik tanah memperkenankan atau mengizinkan orang lain dalam hal ini penggarap untuk menggarap tanahnya dengan membuat suatu perjanjian, bahwa pada waktu panen hasil dari tanaman tersebut akan dibagi sesuai perjanjian yang telah dibuat.

Dalam membicarakan masalah ini dasarnya ialah Pasal 1 huruf c Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 yang menyatakan secara tegas pengertian perjanjian bagi hasil, sebagai berikut : “Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak yang dalam Undang-Undang ini disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenangkan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagiannya antara kedua belah pihak”.

Pengertian di atas ditempatkan sejajar dengan beberapa istilah yang lain, ini termasuk semuanya dalam suatu perangkat pengertian yang dalam bab ini diberi titel arti beberapa istilah. Istilah yang sejajar ditulis sebagai berikut :

a.    Tanah, ialah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan.

b.    Pemilik, adalah orang atau badan Hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah.

c.    Perjanjian bagi hasil.

d.   Hasil tanah, ialah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap termasuk dalam huruf c pasal ini setelah dikurangi biaya bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan biaya panen.

e.    Petani, adalah orang baik yang mempunyai maupun yang tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.

Dari pengertian di atas terdapat suatu penembangan dari pengertian-pengertian bagi hasil yang diuraikan sebelumnya, yang mana ditetapkannya badan Hukum dapat menjadi pihak dalam suatu perjanjian bagi hasil.

Dapat dilihat bahwa Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 dalam Pasal 1 tersebut di atas telah menyatakan bahwa perjanjian dengan nama apapun juga antara pemilik dan penggarap disebut perjanjian bagi hasil. Menyebut dengan nama apapun juga menandakan bahwa sesungguhnya sejak awal pembuat Undang-Undang telah menyadari bahwa perjanjian bagi hasil mempunyai nama yang bermacam-macam ditiap-tiap daerah. Ini sekaligus menunjukkan bahwa keberadaan Hukum adat khususnya yang menyangkut bagi hasil terhadap tanah Akkinanreang dihormati oleh pemerintah setempat.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No.2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, secara otomatis merupakan suatu pengakuan pemerintah terhadap adanya pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang berlaku dalam masyarakat Hukum adat.

Disamping itu, latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1.        Masih adanya pemilik tanah yang tak sempat atau yang tak dapat mengerjakan sendiri tanahnya, sehingga memperkenangkan orang lain untuk mengerjakan. Pemilik tanah pertanian secara besar-besaran oleh orang-orang yang tergolong berekonomi kuat terjadi sebelum dan sesudah dilaksanakannya Undang-Undang Pokok Agraria. Sebaliknya yang berekonomi lemah hanya memiliki tanah pertanian yang sempit, bahkan biasanya tidak memiliki tanah sebidangpun. Golongan ini selain jumlahnya banyak, juga hidup dengan berusaha menjadi buruh tani, menggarap tanah pertanian sambil terikat oleh berbagai persyaratan yang sangat memberatkan. Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria dan Landreform, maka pemilikan tanah secara luas mulai dibatasi dengan ketentuan batas maksimum dan batas minimum. Tujuannya adalah untuk mencegah berlarut-larutnya ketimpangan-ketimpangan seperti yang telah dikemukakan. Selain itu para pemilik tanah diusahakan dapat mengelolah dan mengerjakan sendiri tanahnya sehingga memperkenangkan orang lain untuk mengerjakan sistem perjanjian bagi hasil.

2.        Adanya kebiasaan dalam melaksanakannya perjanjian bagi hasil secara lisan tanpa disaksikan dan diketahui serta disahkan oleh pihak-pihak yang berwenang. Hal demikian dapat mengakibatkan ketidakpastian dan keraguan dalam Hukum sehingga memungkinkan timbulnya perselisihan antara para pihak.

3.        Untuk mencegah terjadinya hal seperti dikemukakan terutama cara-cara yang tidak menguntungkan baik dipihak pemilik tanah maupun dikalangan para penggarap, untuk itu pemerintah berkewajiban mengatur sedemikian rupa sistem perjanjian bagi hasil dalam suatu Undang-Undang yang berlaku diseluruh wilayah Indonesaia. Sebagai pelaksanaannya, diundangkanlah Undang-Undang No.2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

B.   Penjelasan dan Ketentuan Perjanjian Bagi Hasil Menurut UU No 2     Tahun 1960

Pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.2 Tahun 1960 dijelaskan sebagai berikut :

1.    Semua perjanjian bagi hasil harus ada pemilik dan penggarap sendiri dihadapan kepala desa atau kepala daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan. Selanjutnya Undang-Undang ini disebut  : Kepala desa, dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.

2.    Perjanjian bagi hasil dalam ayat 1 di atas memerlukan pengesahan dari Camat yang bersangkutan atau dari pejabat lain yang setingkat dengan itu. Selanjutnya dalam Undang-Undang itu disebut Camat.

3.    Pada tiap musyawarah desa, maka Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan sesudah musyawarah yang terakhir.

4.    Menteri Muda Agraria menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk mengeluarkan ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas.

Demikian kita kutip secara lengkap ketentuan dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Pasal 3 ayat (1,2,3 dan 4) secara lebih lengkap agar kiranya menjadi jelas bahwa perjanjian bagi hasil telah diatur pelaksanaannya, perangkat dan proses bagaimana melaksanakannya. Walaupun terdapat kesenjangan antara ketentuan yang diundangkan dengan realita dimasyarakat, namun ketentuan tersebut tetaplah senantiasa sebagai bahan perbandingan bila mana diingat bahwa Undang-Undang No.2 Tahun 1960 tersebut adalah suatu ketentuan satu-satunya yang mengatur masalah perjanjian bagi hasil.

Dari Pasal 3 Undang-Undang No.2 Tahun 1960 tersebut di atas diketahui bahwa suatu perjanjian bagi hasil atas sebidang tanah yang diperjanjikan antara seorang atau lebih hanya dapat dianggap sah bilamana dilakukan secara tertentu dengan beberapa syarat. syarat-syarat tersebut adalah :

1.        Perjanjian harus dibuat oleh para pihak itu sendiri.

2.        Harus dibuat tertulis dihadapan Kepala Desa.

3.        Harus disaksikan 2 orang, masing-masing dari kedua pihak tersebut.

4.        Harus disaksikan olek Camat setempat.

Berdasarkan keempat syarat yang disebutkan di atas, maka suatu perjanjian bagi hasil dapat dianggap sah bilamana telah memenuhi atau menjalankan ketentuan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu dapat ditarik bahwa kekurangan dari salah satu syarat yang diakibatkan oleh karena tidak dijalankan dilaksanakannya syarat tersebut, dapat memberi konsekuensi tidak sah atau tidak diakuinya suatu perjanjian bagi hasil.

Penetapan keempat syarat tersebut, menurut pemikiran penulis adalah wajar dan memang suatu keharusan demi mencapai efektifitas ketentuan perundang-undangan yang bertumpuh pada keadilan sepenuh-penuhnya untuk semua pihak. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.2 Tahun 1960 ini juga amat logis sebagai suatu penetapan penting bagi terselenggaranya perjanjian bagi hasil dan untuk suatu kepastian Hukum bagi semua kalangan masyarakat tani pada semua tingkatan sosial dan lapisan kehidupan.

Khususnya bagi kalangan masyarakat pemilik tanah dan penggarap maka perlu adanya ketentuan yang menekankan unsur keadilan dan kepastian Hukum sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 3 seperti dikemukakan di atas agar kiranya bertujuan untuk menjamin terciptanya kehidupan yang berlandaskan pada adanya pemerataan penikmatan hasil tanah pertanian diantara semua masyarakat tani. Hal ini pada gilirannya akan menciptakan suatu kehidupan yang lebih sejahtera.

Suatu latar belakang pemikiran lain, agaknya menjadi bahan pertimbangan dengan ditetapkannya ketentuan bahwa setiap perjanjian bagi hasil mesti dituangkan secara tertulis dan lebih menunjukkan adanya sesuatu yang benar-benar nyata. Dengan demikian dari segi realitanya sebagai sebuah perbuatan Hukum yang dapat dibuktikan dan memperkuat daya berlakunya.

Oleh karena itu dapat dikaitkan bahwa dengan suatu bentuk yang tertulis, maka perjanjian bagi hasil dapat menghindarkan terjadinya keragu-raguan. Hal ini kiranya amat penting mengingat bahwa kepercayaan hanya dapat diperoleh bilamana ada suatu yang konkrit dan dijadikan bukti tentang terjadinya suatu perbuatan Hukum.

Dengan adanya kepercayaan yang ditumbuhkan oleh adanya bentuk tertulis, maka kemungkinan munculnya perselisihan akibat keragu-raguan dapat dicegah sedini mungkin. Bentuk tertulis juga akan lebih efektif bagi kedua pihak, karena dengan cara demikian telah ditegaskan dalam bentuk dan kelihatan dengan jelas adanya kesepakatan tentang hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak yang mengadakan suatu perjanjian bagi hasil. Demikian pula akan menjadi suatu penegasan kedua pihak yang menyangkut aspek-aspek dari perjanjian lainnya yang menjadi kesepakatan.

C.  Tujuan Dibentuknya Aturan Mengenai Perjanjian Bagi Hasil

Tujuan dibuatnya Undang-Undang No.2 Tahun 1960, dalam penjelasannya dijelaskan sebagai berikut :“Dalam usaha melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktek-praktek yang kuat sebagaimana halnya dengan hubungan perjanjian bagi hasil yang diuraikan di atas, maka dalam bidang Agraria diundangkanlah Undang-Undang ini, yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut dengan maksud :

a.    Agar pembagian hasil tanah antara para pihak didasarkan atas dasar adil.

b.    Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan Hukum yang layak bagi penggarap, yang biasanya dalam suatu perjanjian bagi hasil itu berada dalam keduddukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.

c.    Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada a dan b di atas, maka akan bertambah kegembiraan bekerja pada petani. Hal mana akan berpengaruh baik pula pada caranya memelihara kesuburan, dan mengusahakan tanahnya. Hal itu tentu saja akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program untuk melengkapi sandang pangan rakyat”.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No.2 Tahun 1960 maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara para pihak, selain senantiasa harus didasarkan pada pembagian yang adil dilain pihak hak dan kewajiban kedua belah pihak juga telah diperjelas dengan Undang-Undang tersebut utamanya yang menyangkut terjaminnya kedudukan Hukum yang layak khususnya bagi para penggarap. Hal demikian tidak saja berpengaruh terhadap peningkatan hasil produksi akan tetapi pengaruhnya menjangkau jauh sampai kepada terpenuhinya kebutuhan rakyat terhadap sandang pangan.

BAB IV

PENUTUP

A.    KESIMPULAN

1.      Perjanjian bagi hasil secara umum dapat diartikan sebagai suatu perjanjian di mana seseorang pemilik tanah memperkenankan atau mengizinkan orang lain dalam hal ini penggarap untuk menggarap tanahnya dengan membuat suatu perjanjian, bahwa pada waktu panen hasil dari tanaman tersebut akan dibagi sesuai perjanjian yang telah dibuat.

2.      Dengan adanya kepercayaan yang ditumbuhkan oleh adanya bentuk tertulis, maka kemungkinan munculnya perselisihan akibat keragu-raguan dapat dicegah sedini mungkin. Bentuk tertulis juga akan lebih efektif bagi kedua pihak, karena dengan cara demikian telah ditegaskan dalam bentuk dan kelihatan dengan jelas adanya kesepakatan tentang hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak yang mengadakan suatu perjanjian bagi hasil.

3.      Tujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut dengan maksud Agar pembagian hasil tanah antara para pihak didasarkan atas dasar adil. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan Hukum yang layak bagi penggarap, yang biasanya dalam suatu perjanjian bagi hasil itu berada dalam keduddukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.

B. SARAN

Menurut penulis, pembuat Undang-Undang ini yaitu DPR atau lembaga legislatif perlu merevisi ulang mengenai hal ini dikarenakan sudah banyak berkembang dibandikan dengan zaman dahulu. kehidupan sekarang menuntut adanya banyak perubahan yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

https://www.dpr.go.id/uu/uu1960/UU_1960_2.pdf

‎

http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-perjanjian-bagi-hasil.html

http://yoanbudiyanto.blogspot.com/2011/02/hukum-agraria.html

http://karyailmiah.tarumanagara.ac.id/index.php/FH/article/view/5266

‎

MAKALAH TENTANG PEGADAIAN SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kegiatan sehari- hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian, mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.

Pegadaian sebagai satu-satunya perusahaan diindonesia yang menyelenggarakan bisnis gadai dan sarana pendanaan alternatif telah ada sejak lama dan banyak dikenal masyarakat Indonesia, terutama dikota kecil. Selama ini Pegadaian selalu identik dengan kesusahan dan kesengsaraan, orang yang datang biasanya berpenampilan lusuh dengan wajah tertekan, tetapi hal itu kini semua berubah. Pegadaian telah berubah diri dengan membangun citra baru. Cukup membawa agunan, seseorang terbuka peluang untuk mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang tersebuta. Agunan dapat berbentuk apa saja asalokan berupa benda bergerak dan bernilai ekonomis. Disamping itu, pemohon juga perlu menyerahkan surat atau bukti kepemilikan dan identitas diri, selain itu, kini porum pegadaian banyak menawarkan produk lain selain hanya gadai tradisional.

1.2 Rumusan masalah

1.       Apa yang dimaksud Pegadaian ?

2.       Bagaimana terbentuknya Pegadaian ?

3.       Apa saja kegiatan usaha pegadaian ?

4.       Bagaimana proses pinjaman atas dasar gadai ?

5.       Apa Kelebihan dan kekurangan serta perbedaan antara Pegadaian dengan lembaga keuangan lain ?

6.       Apa manfaat adanya Pegadaian itu?

1.3 Tujuan Masalah

Makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, diharapkan makalah ini dapat menambah khasanah dinamika keilmuan apa itu Pegadaian.

2. Makalah ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai Pegadaian.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1   Pengertian Pegadaian

Gadai. Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untung melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 di atas.

2.2   Sejarah Pegadaian

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (liecentie stelsel).Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode liecentie stelsel diganti menjadi pacth stelsel yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode pacth stelsel tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan ‘cultuur stelsel’ dimana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut ‘Sitji Eigeikyuku’, Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang.

Kini usia Pegadaian telah lebih dari seratus tahun, manfaat semakin dirasakan oleh masyarakat, meskipun perusahaan membawa misi public service obligation, ternyata perusahaan masih mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada Pemerintah, disaat mayoritas lembaga keuangan lainnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan.

2.3   Kegiatan Usaha Pegadaian

Pegadaian tentunya memiliki kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keuangan yaitu :

1.         Penghimpunan Dana

            Dana yang diperlukan oleh Perum Pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari :

a)      Pinjaman jangka pendek dari perbankan

b)      Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk ini (sekitar 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun)

c)      Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya (utang kepada rekanan, utang kepada nasabah, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterioma dimuka, dan lain-lain)

d)     Penerbitan obligasi

e)      Sampai dengan tahun 1994, Perum Pegadaian sudah 2 (dua) kali menerbitkan obligasi yang jangka waktunya masing-masing 5 tahun. Penerbitan pertama adalah pada tahun 1993 sebesar Rp 25 miliardan penerbitan yang kedua kalinya adalh pada tahun 1994 juga sebesar Rp 25 miliar, sehingga sampai tahun 1994 total nilai obligasi yang telah diterbitkan adalah Rp 50 miliar.

f)       Modal sendiri

Modal sendiri yang dimiliki oleh Perum Pegadaian terdiri dari:

1)      Modal awal: kekayaan Negara diluar APBN sebesar Rp 205 miliar

2)      Penyertaan modal pemerintah

3)      Laba ditahan: laba ditahan ini merupakan akumulasi laba sejak perusahaan pegadaian inio berdiri pada masa Hindia Belanda.

2.   Penggunaan Dana

   Dana yang telah berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Perum Pegadaian. Dana tersebut antara lain digunakan untuk hal-hal berikut:

a.         Uang kas dan dana likuid lain

Perum Pegadaian memerlukan dana likuid untuk berbagai kebutuhan seperti:kewajiban yang jatuh tempo, penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar hukum gadai, pembayaran pajak, dan lain-lain.

b.        Pembelian dan pengadaan berbagai bentuk aktiva tetap dan inventaris

Aktiva tetap berupa tanah dan bangunan serta inventaris ini tidak secara langsung dapat menghasilkan penerimaan bagi perum pegadaian namun sangat penting agar kegiatan usahanya dapat dijalankan dengan baik. Aktiva tetap dan peralatan ini antara lain adalah berupa tanah, kantor atau bangunan, computer, kendaraan, meubel, brankas, dan lain-lain.

c.         Pendanaan kegiatan operasional

Kegiatan operasional Perum Pegadaian memerlukan dana yang tidak kecil. Dana ini antara lain digunakan untuk: gaji pegawai, honor, perawatan peralatan, dan lain-lain.

d.        Penyaluran dana

Pengunaan dana yang utama adalah untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan datas dasar hukum gadai. Lebih dari 50% dana yang telah dihimpun oleh Perum Pegadaian tertanam dalam bentuk aktiva ini, karena memang ini merupakan kegiatan utamanya. Penyaluran dana ini diharapkan akan dapat menghasilkan keuntungan, meskipun tetap dimungkinkan untuk mendapatkan penerimaan dari bunga yang dibayarkan oleh nasabah. Penerimaan inilah yang merupakan penerimaan utama bagi Perum Pegadaian dalam menghasilkan keuntungan, meskipun  tetap ,dimungkinkan untuk mendapatkan penerimaan dari sumber yang lain seperti investasi surat berharga dan pelelangan jaminan gadai.

e.         Investasi lain

Kelebihan dana (idle fund) yang belum diperlukan untuk mendanai kegiatan operasional maupun belum dapat disalurkan kepada masyarakat, dapat ditanamkan dalam berbagai macam bentuk investasi jangka pendek dan menengah. Investasi ini dapat menghasilkan penerimaan bagi Perum Pegadaian, namun penerimaan ini bukan merupakan penerimaan utama yang diharapkan oleh Perum Pegadaian. Sebagai contoh, Perum Pegadaian dapat memanfaatkan dananya untuk investasi dibidang property, seperti kantor dan took. Pelaksanaan investasi ini biasanya bekerja sama dengan pihak ketiga seperti pengembang (developer), kontraktor, dan lain-lain.

3.   Produk dan Jasa Perum Pegadaian

a.       Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai

Hal ini berarti mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh penerima pinjaman.

b.      Penaksiran nilai barang

Jasa ini dapat diberikan oleh Perum Pegadaian karena perusahaan ini mempunyai peralatan penaksir serta petugas-petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan.

c.       Penitipan barang

Perum Pegadaian dapat menyelenggarakan jasa ini karena perusahaaan ini mempunyai tempat penyimpanan barang bergerak yang cukup memadai.

d.      Jasa lain

            Kantor Perum Pegadaian tertentu juga menawarkan jasa lain seperti:

a)      Penjualan Koin Emas ONH

Koin emas ONH adalah emas yang berbentuk koin yang bisa digunakan untuk tujuan persiapan dana pergi haji bagi pembelinya.

b)      Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai)

Krasida merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil (dalam rangka mengembangkan usaha) atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran.

c)      Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia)

Kreasi merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil dengan konstruksi penjaminan secara fidusia (pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda) dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran.

d)     Kresna (Kredit Serba Guna)

Merupakan pemberian pinjaman kepada pegawai/karyawan dalam rangka kegiatan produktif/konsumtif dengan pengembalian secara angsuran.

e)      Galeri 24

Galeri 24 yaitu toko emas yang khusus merancang desain dan menjual perhiasan emas dengan Sertifikat Jaminan sesuai karatase perhiasan emas.

2.4  Proses Pinjaman Atas Dasar Hukum Gadai

Ø  Barang yang dapat digadaikan

Pada dasarnya, hampir semua barang bergerak dapat digadaikan di pegadaian dengan pengecualian untuk barang-barang tertentu. Barang-barang yng dapat digadaikan meliputi:

a.         Barang perhiasan

b.        Perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu mulia.

c.         Kendaraan

d.        Mobil, sepeda motor, sepeda,dan lain-lain

e.         Barang elektronik

f.         Kamera, refrigerator, freezer, radio, tape recorder, video player, televise, dan lain-lain

g.        Barang rumah tangga

h.        Perlengkapan dapur, perlengkapan makan, dan lain-lain

i.          Mesin-mesin

j.          Tekstil

k.        Barang lain yang dianggap bernilai oleh Perum pegadaian.

Namun mengingat keterbatasan tempat penyimpanan, keterbatasan sumber daya manusia di pegadaian, perlunya meminimalkan resiko yang ditanggung oleh Perum Pegadaian, serta memperhatikan peraturan yang berlaku, maka ada barang-barang tertentu yang tidak dapat digadaikan. Barang-barang yang tidak dapat digadaikan meliputi :

a.    Binatang ternak, karena memerlukan tempat penyimpanan khusus dan memerlukan cara pemeliharaan khusus.

b.    Hasil bumi, karena mudah busuk atau rusak

c.    Barang dagangan dalam jumlah besar, karena memerlukan tempat penyimpanan sangat besar yang tidak dimiliki oleh pegadaian.

d.   Barang yang cepat rusak, busuk, atau susut

e.    Barang yang amat kotor

f.     Kendaraan yang sangat besar

g.    Barang-barang seni yang sulit ditaksir

h.    Senjata api, amunisi, dan mesiu

i.      Barang yang disewabelikan

j.      Barang milik pemerintah

k.    Barang ilegal

Ø  Penaksiran

Pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan penyerahan barang bergerak sebagai jaminan pada loket yang telah ditentukan pada kantor.pegadaian setempat. Mengingat besarnya jumlah pinjamna sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang yang diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir. Petugas penaksir adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalaman dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan. Pedoman dasar penaksiran telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian agar penaksiran atas suatu barang bergerak dapat sesuai dengan nilai sebenarnya. Pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barang adalah sebagai berikut :

a.    Barang berkantong

1)        Emas

a)        Petugas menaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.

b)        Petugas penaksir melakukan pengujian karatase dan berat.

c)        Petugas penaksir menentukan nilai taksiran

2)        Permata

a)        Petugas penaksir melihat standar taksiran permata yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada.

b)        Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat permata

c)        Petugas penaksir menentukan nilai taksiran

3)        Barang gudang (mobil, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain-lain)

a)        Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.

b)        Petugas penaksir menentukan nilai taksiran

Nilai taksiran terhadap suatu objek barang yang akan digadaikan tidak ditentukan sebesar harga pasar, melainkan setelah dikalikan dengan presentase tertentu. Sebagai contoh, emas yang menurut harga pasar adalah senilai Rp 100.00, nilai taksirannya tidak sebesar Rp 100.000. Nilai taksiran emas tersebut adalah sebesar Rp 88.000. angka pengali sebesar 88% ditentukan oleh Perum Pegadaian, dan angka ini bukanlah angka baku yang tetap sepanjang masa, dengan kata lain angka ini bisa mengalami perubahan. Perum pegadaian sudah menetapkan pengali untuk berlian adalah 45%, angka pengali untuk tekstil adalah 83%, dan seterusnya. Nilai taksiran inilah yang dijadikan acuan untuk menentukan besarnya pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah.

Ø  Pemberian Pinjaman

Nilai taksiran atas barang yang akan digadaikan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Setelah itu ditentukan, maka petugas menentukan jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan. Penentuan jumlah uang pinjaman ini juga berdasarkan persentase tertentu terhadap nilai taksiran, dan presentase ini juga telah ditentukan oleh Perum Pegadaian berdasarkan golongan yang besarnya berkisar antara 80-90%.

Ø  Pelunasan

Sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, nasabah mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima. Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu waktu jatuh tempo. Pelunasan pinjaman beserta sewa modalnya (bunga) dibayarkan langsung ke kasir disertai surat gadai. Setelah adanya pelunasan atau penebusan yang disertai dengan pemenuhan kewajiban nasabah yang lain, nasabah dapat mengambil kembali barang yang digadaikan.

Ø  Pelelangan

Penjualan barang yang digadaikan melalui suatu pelelangan akan dilakukan oleh Perum Pegadaian pada saat yang telah ditentukan dimuka apabila terjadi hal-hal berikut:

1)        Pada saat masa habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan, dan

2)        Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjamannya karena berbagai alasan

Hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada Perum pegadaian yang terdiri dari :

1)        Pokok pinjaman

2)        Sewa modal atau bunga

3)        Biaya lelang

Apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau terjual dengan harga yang lebih rendah daripada nilai taksiran yang telah dilakukan pada wal pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan, maka barang yang tidak laku dilelang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang timbul ditanggung oleh perum pegadaian.

2.5   Kelebihan dan Kekurangan Serta Keuntungan Pegadaian Dibandingkan Dengan Lembaga Keuangan Bank

Pegadaian sebagai lembaga pengkreditan milik pemerintah tentunya mempunyai kelebihan maupun kekurangan dibandingkan dengan bank.

a.       kelebihan-kelebihan tersebut yaitu:

1.    Persyaratan mudah dan murah

2.    Prosedurnya sederhana      

3.    Tidak dipungut biaya administrasi

4.    Tidak perlu membuka rekening seperti tabungan, deposito, ataupun giro

5.    Suatu saat uang dibutuhkan, saat itu juga uang diperoleh

6.    Keanekaragaman barang yang dapat dijadikan jaminan

7.    Angsuran ringan karena tidak ditentukan besarnya, sehingga dapat diangsur sesuai kemampuan

8.    Penetapan bunga dengan sistem bunga menurun, jadi bunga dibebanka atas dasar sisa pinjaman

9.    Apabila jatuh tempo pinjamannya dan hutang pokok belum dapat dibayar, maka jangka waktu pinjaman dapat diperpanjang, dengan membayar bunga terlebih dahulu

10.    Memperoleh tenggang waktu pelunasan dua minggu setelah jatuh tempo tanpa dibebani bunga (masa tunggu lelang)

b.      Adapun kelemahan pegadaian yaitu:

1.    Sewa modal pegadaian relatif lebih tinggi dari tingkat suku bunga perbankan

2.    Harus ada jaminan berupa barang bergerak yang mempunyai nilai

3.    Barang bergerak yang digadaikan harus diserahkan ke pegadaian, sehingga barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan selama digadaikan

4.    Jumlah kredit gadai yang dapat diberikan masih terbatas

Pegadaiaan menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang berharga, meminjam uang kepegadaian bukan saja prosedurnya mudah dan cepat, tetapi biaya yang dibebankan juga lebih ringan. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari pegadaian, dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan motto “mengatasi masalah tanpa masalah”.

Hal tersebut berbeda dengan meminjam uang dibank, yang membutuhkan prosedur yang rumit, dan waktu yang relatif lama, persyaratan administrasi juga sulit dipenuhi. Seperti dokumen harus lengkap, jaminan harus barang tertentu, karena tidak semua barang bisa dijadikan jaminan di bank.

Pihak penggadai juga tidak menanyakan untuk apa meminjam uang, hal ini tentu bertolak belakang dengan pihak perbankan yang menanyakan terlebih dahulu untuk apa uang dipinjam sebelum mengabulkan pinjaman kepada nasabah. Sanksi yang diberikan juga ringan, karena apabila tidak dapat melunasi maka barang akan dilelang untuk menutupi kekurangan pinjaman yang telah diperolehnya.

Jadi keuntungan perusahaan pegadaian apabila dibandingkan dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya yaitu:

1.    Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga, hal ini disebabkan prosedurnya yang sederhana

2.    Persyaratan yang sangat sederhana, sehingga memudahkan konsumen untuk untuk memenuhinya

3.    Pihak pegadaian tidak mempersalahkan uang tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai dengan kehendak masyarakat atau nasabahnya

3.6       Manfaat Pegadaian

1.         Bagi Nasabah

Manfaat utama yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam dari Perum Pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Disamping itu, mengingat jasa yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian tidak hanya jasa pegadaian, maka nasabah juga dapat memperoleh manfaat antara lain:

a.         Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya.

b.         Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya.

2.        Bagi Perum Pegadaian

Manfaat yang diharapkan dari Perum Pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya adalah:

a.         Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.

b.        Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari Perum Pegadaian.

c.         Pelaksanaan misi Perum Pegadaian sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana.

d.        Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh oleh Perum Pegadaian digunakan untuk:

1)        Dana pembangunan semesta (55%)

2)        Cadangan umum (20%)

3)        Cadangan tujuan (5%)

4)        Dana sosial (20%)

BAB III

PENUTUP

A.    KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1.      Perum Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan non bank yang memusatkan kegiatan usahanya di bidang penyaluran kredit dengan menggunakan system gadai, dalam upaya untuk membantu menunjang kestabilan perekonomian pemerintah dan mensejahterakan  kehidupan  masyarakat  terutama  masyarakat  dengan  golongan ekonomi menengah kebawah.

2.      Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

3.      Pegadaian tentunya memiliki kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keuangan

4.      Pegadaian sebagai lembaga pengkreditan milik pemerintah tentunya mempunyai kelebihan maupun kekurangan dibandingkan dengan bank

5.      Banyak manfaat yang diperoleh dengan adanya pegadaian baik bagi nasabah maupun bagi pegadaian itu sendiri

DAFTAR PUSTAKA

1.      Buku

Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. 2006.

Sholikul Hadi, Muhammad, Pegadaian Syariah, Salemba Diniyah, 2003.

2.      Peraturan Perundang - undangan

a.     KUHPerdata

3.      Media Elektronik

a.    Sjifa Aulia , Bank dan Bukan lembaga keuangan lain :pegadaian, http://ampundeh.wordpress.com/2013/06/24/bank-dan-lembaga-keuangan-lain-pegadaian/

b.    Putri Nazha, Pegadaian http://putrinazha.blogspot.com/2013/05/makalah-pegadaian_1.html

c.    Zuriana, Pegadaian Umum dan Syariah  http://zuriana05011993.blogspot.com/2013/01/pegadaian-umum-dan-syariah.html

d.   Arianisiti, Bank dan Lembaga Keuangan http://ariyanisiti.wordpress.com/2012/10/16/makalah-mata-kuliah-bank-dan-lembaga-keuangan/